Terkini Lainnya
TAG
Pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik terhadap Nurul Ghufro pada Selasa (21/5/2024) ditunda, karena perintah putusan sela PTUN Jakarta.
Anwar Usman kembali diputus melanggar kode etik MK karena mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hal ini menjadi pelanggaran kedua yang dijatuhkan terhadap Anwar Usman oleh MKMK.
Sebanyak 78 dari 90 pegawai KPK itu disanksi berat, dengan hukuman permintaan maaf secara terbuka.
Ia berharap buku yang berisi pengalamannya selama menjadi hakim konstitusi dapat diteruskan dengan tetap menjaga etik MK.
Firli Bahuri dianggap tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari dan melakukan hubungan dengan pihak berperkara
Berikut ini 9 gaya foto yang dilarang digunakan ASN selama masa kampanye pemilu 2024. Cek 7 pelanggaran etik dan 13 pelanggaran disiplin.
DKPP memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja untuk 2 perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Pelapor mengatakan, Anwar Usman harus dapat membuktikan siapa yang dimaksudnya sebagai pihak yang telah memfitnah, mempolitisasi, dan membuat skenario
Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) 2.0 melaporkan semua komisioner KPU ke DKPP karena diduga melanggar kode etik.
Dewas KPK panggil Firli Bahuri pada Senin (13/11/2023) tapi KPK sebut Firli akan memenuhi panggilan pemeriksaan pada Selasa, 14 November 2023 esok.
Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Cak Imin, turut memberikan tanggapan soal Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua MK.
Anwar Usman diberhentikan dengan tidak hormat, ia dianggap telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etiknya sebagai Hakim Konstitusi.
MKMK dalam putusannya menyatakan sembilan hakim konstitusi melangar kode etik terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia RPH
Anwar Usman tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi.
MKMK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan MK berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres.
Dugaan pelanggaran etik enam hakim MK ini berkaitan penanganan perkara uji materi syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Berikut profil mereka
Kata Nusron, sanksi yang diberikan MKMK tidak akan mengubah substansi yang telah diketok oleh hakim MK
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berharap hasil putusan MKMK yang akan dibacakan hari Selasa nanti mampu mengembalikan reputasi Mahkamah Konstitusi.
pembatalan putusan itu hanya mungkin jika Mahkamah Kehormatan (MK) menemukan pelanggaran kode etik pada hakim-hakim yang mengeluarkan putusan tersebut