Terkini Lainnya
TAG
Ada demo di DPR RI tuntut hak angket, kecurangan pemilu dan pemakzulan Presiden Jokowi, sejumlah kendaraan taktis seperti water cannon disiagakan.
Kalau memang niatnya positif untuk perbaikan Pemilu ke depan, maka waktunya bukan sekarang, tapi nanti setelah seluruh proses Pemilu 2024 selesai
Muncul sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang memperlihatkan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Ratusan orang menggelar aksi melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI/MPR RI, Jakarta, Jumat (1/3/2024).
2.590 peronel aparat gabungan dikerahkan mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jum'at (1/3/2024).
Hasto Kristiyanto membuka suara mengenai isu wacana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 berujung pada pemakzulan
Pemakzulan Jokowi bisa terjadi jika DPR merekomendasikannya. Hal ini sama seperti era Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, wacana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu.
Ada 5 partai politik yang bisa saja ingin mengusulkan hak angket pemakzukan Jokowi lantaran merasa dicurangi dalam kontestasi Pilpres 2024.
Dua koalisi partai politik yang mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 mengancam akan menggulirkan Hak Angket di DPR RI.
Dalam aksi demonstrasi itu mereka menilai bahwa Presiden Jokowi telah menghalalkan segala cara dalam menjalankan kekuasaan dan kepentingan politik.
Massa pro pemerintah yang mengklaim dari elemen mahasiswa melempari massa Gerakan Aksi Pemakzulan (GAP) Joko Widodo dengan botol air minum
Dua kubu massa dari Gerakan Aksi Pemakzulan (GAP) Joko Widodo dan massa pro pemerintah terlibat saling dorong pada saat menggelar aksi demonstrasi.
Koordinator Poros Pemuda Revolusioner Ahmad Setiawan mengajak pemuda dan mahasiswa agar dapat berpikir kritis sehingga menghasilkan tindakan.
Ekonom senior INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Faisal Basri menyebut Presiden Joko Widodo
Menjelang gelaran Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo dinilai banyak melanggar hukum dan konstitusi sehingga sudah bisa menjadi alasan pemakzulan.
Zainal mengatakan, Presiden Amerika Serikat Ke-44 Barack Obama, sebelum masa kepemimpinannya habis mengeluarkan 144 kebijakan baru.
Ia menuturkan bahwa isu pemakzulan semakin kuat seiring dengan elektabilitas Prabowo-Gibran yang semakin tinggi.
Soal presiden boleh kampanye dan berpihak jadi bola panas, kini Jokowi terancam dilaporkan ke Bawaslu hingga disebut penuhi syarat pemakzulan.
Ketua Umum (Ketum) Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh memberikan responsnya soal isu pemakzulan Presiden Joko Widodo.