Terkini Lainnya
TAG
Said Iqbal menilai beberapa pasal dalam aturan tersebut, memungkinkan agar upah minimum tidak naik.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea menolak rancangan formula pengupahan yang akan segera ditetapkan.
Sanksi tersebut mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan
Ketua Umum KASBI Nining Elitos mengungkapkan terdapat sejumlah hak para pekerja yang dirugikan dalam penetapan Perppu Cipta Kerja.
Bila terjadi perubahan substansi PP 36/2021 maka hal itu menunjukkan kekhawatiran pemerintah dalam melakukan reformasi struktural perekonomian RI
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
seluruh pemerintah provinsi di Pulau Jawa, sudah menetapkan UMP masing-masing di wilayahnya untuk tahun 2022.
Pembayaran upah penggali makam TPU Jombang tidak selalu lancar bahkan harus berhutang, tahun 2021 dana upah penggali yang masuk BTT belum cair.
Langkah ini dipilih dimaksudkan untuk membuka ruang perundingan seluas mungkin antara pengusaha dengan serikat pekerja
Hanif Dhakiri mengatakan, kenaikan upah buruh tahun depan masih sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
Hanif Dhakiri mengatakan, perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan masih dalam kajian
Dalam peringatan hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2019, Serikat Pekerja Nasional (SPN)
KRPI mengapresiasi kemauan politik positif Presiden sebagai bagian dari rencana kebijakan pembangunan Sumber Daya Manusia, khususnya pekerja Indonesia
Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja mengaku telah berpihak kepada buruh di Indonesia terkait pengupahan
Setelah satu jam bertemu pihak SKK Migas Sumbagut, seratusan pekerjaan beralih ke Kantor Disnakertrans Riau di Jalan Pepaya, Pekanbaru.
Protes terhadap upah di bawah standar, seratusan pekerja menggeruduk kantor SKK Migas Sumbagut di Pekanbaru, Kamis (29/9/2016).
"Tanggal 29 besok ada aksi serentak secara nasional di 20 provinsi, 150 kabupaten/kota di Indonesia.
Kisruh pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang pengupahan masih belum usai. Organisasi buruh masih terus menyuarakan penolakan pemb
Tren ini memicu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap para pekerjanya.
Ribuan buruh dari lintas organisasi serikat buruh kembali turun ke jalan, Kamis (10/12/2015).