Terkini Lainnya
TAG
Bapemperda DPRD DKI Jakarta mengkaji pemberian apresiasi dan sanksi bagi mereka wajib pajak dalam Raperda pajak terbaru.
Berikut fakta terbaru mengenai Anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega yang viral buntut main game saat rapat paripurna, kini dipecat dari DPRD DKI.
Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas berpotensi memberatkan masyarakat dan bertentangan dengan regulasi di atasnya.
Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Medan, Muhammad Husein Tanjung berharap Walikota Medan Bobby Afif Nasution mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah
Ia mengatakan payung hukum tersebut diharapkan jadi aturan baku pengelolaan lalu lintas elektronik atas masalah kemacetan ke depan.
Saat ini Raperda tentang perlindungan bagi penyandang disabilitas tengah digodok oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI menargetkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Tahun 2020 dapat dirampungkan pada Jumat (27/8)
BULD akan melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.
Pendapatan daerah tahun 2020 direncanakan sebesar Rp82,19 triliun, meningkat 9,60 persen dari APBD-P 2019 sebesar Rp74,99 triliun.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta ada kajian ulang untuk menentukan Perda mana yang jadi prioritas
Ia menilai perbedaan-perbedaan antar fraksi harus diminimalisir sebab kepentingan- kepentingan politik akan mempelambat proses penyelesaian.
Revisi Raperda RDTR itu sendiri mengakomodir urban home dan block plant proyek Meikarta di kawasan industri
DPD meminta pandangan Kemendagri dan Kemenhumkam terkait kewenangan DPD RI mengenai pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda.
Ketua Pansus Raperda ini Asnawi Arbain menjelaskan model speedboat akan diatur sedemikian rupa dalam raperda mencakup panjang, lebar, dan tinggi
Ia ingin mengkaji ulang regulasi tersebut sehingga sesuai dengan situasi saat ini dan mendatang.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata ulang kawasan Pantai Utara Jakarta.
Perpanjangan penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan pengembangan di kasus ini.
Sehingga, peraturan daerah diperlukan untuk menyesuaikan aspirasi tiap fraksi untuk mendapat persetujuan eksekutif.
Sembilan fraksi tersebut yakni PDIP, Gerindra, Partai Demokrat-PAN, PPP, Partai Hanura, Partai Nasdem, PKB, PKS dan Golkar.
Salah satu yang dijelaskan Djarot adalah terlambatnya penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016.