Terkini Lainnya
TAG
Albert Aries menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya merupakan alat dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.
Agenda sidang kali ini adalah memeriksa saksi meringankan atas terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E.
Dari puluhan RUU yang menjadi target untuk disahkan, tak sampai setengahnya dapat diselesaikan menjadi Undang-undang.
Berikut ini Kaleidoskop 2022 yang Tribunnews.com berhasil rangkum 7 momen bersejarah di Indonesia yang terjadi sepanjang 2022.
KUHP disebut warisan kolonial Hindia Belanda dengan nama resmi Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI).
Kabag Banops Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar mengatakan, masih terus mempelajari motif bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar.
RKUHP telah disahkan oleh DPR RI dan pemerintah menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna yang digelar Selasa, 6 Desember lalu.
RUU KUHP yang baru mengatur oral seks menjadi perbuatan pencabulan dan dapat menjadi delik pidana
Sigit Pamungkas tidak sependapat dengan anggapan bahwa KUHP ditujukan untuk menjadi alat kekuasaan pemerintahan saat ini untuk mematikan demokrasi
Banyak terjadi pergulatan pemikiran saat pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) antara pemerintah, DPR, dan para pihak terkait.
Indonesia harus berbangga karena memiliki produk hukum asli dan menanggalkan produk hukum kolonial.
Dave mengatakan tidak ada lembaga atau negara manapun yang memiliki otoritas untuk mendikte hukum Indonesia.
Menurut dia, Indonesia patut berbangga bisa membuat undang-undang sendiri, menggantikan undang-undang karya Belanda.
Anggota Dewan Pers Sapto Anggoro mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Badan Legislasi (Baleg) DPR mengeluarkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dari Prolegnas Prioritas 2023.
RKUHP yang baru disahkan satu di antaranya mengatur tindak pidana penganiayaan hewan, ancaman pidana 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta.
Anggota Dewan Pers Sapto Anggoro bakal melakukan Judicial Review Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ke MK.
Anggota Dewan Pers Sapto Anggoro mengungkapkan pihaknya telah melakukan upaya Reformulasi RKHUP ke DPR.
polemik atau pro kontra pengesahan RKUHP semestinya tidak perlu terjadi sebab telah melalui prosedur sebagaimana mestinya.
Juru bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, Albert Aries menyampaikan proses penyusunan KUHP sudah melibatkan partisipasi masyarakat dan komunitas pers