Terkini Lainnya
TAG
Hingga 21 November 2023, setidaknya 45 ASN dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri karena diduga bersikap tidak netral dalam Pemilu 2024.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Kementerian Dalam Negeri segera membuka kepada publik soal nama-nama calon penjabat gubernur
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya usulan untuk posisi penjabat gubernur dari kalangan TNI dan Polri yang masih aktif.
Ombudsman RI membuka peluang jemput paksa Ketua KPK Firli Bahuri dkk karena menolak diperiksa terkait dugaan pelanggaran maladministrasi.
Ombudsman menyesalkan sikap pimpinan KPK yang dinilai tak kooperatif dalam proses pemeriksaan tersebut.
Anggota Ombudsman Robert Na Endi sebut jawaban KPK luar biasa karena ada lembaga terlapor yang ceramahi lembaga yang punya kewenangan pemeriksaan.
Menurutnya pertanyaan KPK sama saja dengan mempertanyakan maksud Presiden dan DPR yang membentuk UU Ombudsman.
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan tak ada informasi yang menjelaskan bahwa lift memiliki dua pintu
Safitri mengungkapkan saat ini masih banyak anak yang membutuhkan perawatan secara menyeluruh
Robert Na Endi Jaweng menantang Mendagri Tito Karnavian untuk menunjukkan perihal keterlibatan publik dalam pengangkatan PJ kepala daerah.
Robert menilai pengangkatan pj Kepala daerah masih memiliki tantangan lantaran belum ada regulasi turunan secara nyata.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak melibatkan partisipasi publik dalam proses pengangkatan penjabat (pj) kepala daerah.
Ada ratusan ribu lagi yang memang belum di PHK tapi sudah dirumahkan. Ada pula yang tidak diperpanjang masa kerja atau kontrak.
Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan rekomendasi terkait maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak semenjak pandemi Covid-19.
Ombudsman mengungkapkan terdapat hal-hal yang harus menjadi sorotan oleh Pemerintah maupun pengusaha, sebelum melakukan PHK
Penentuan upah minimum masih menjadi polemik di kalangan pekerja dan pemberi kerja.
Pemerintah menyebutkan jika sudah ada 157 anak yang meninggal karena alami gangguan ginjal akut misterius.
Ombudsman RI masih mempertanyakan akurasi data yang disodorkan pemerintah terkait kasus gangguan ginjal akut di Indonesia.
Ombudsman Republik Indonesia mendesak pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) terhadap kasus gagal ginjal akut.
Ombudsman berencana memanggil Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).