Terkini Lainnya
TAG
Pemerintah disarankan menggunakan teknologi pangan yang memungkinkan tanaman tumbuh dalam ruang tertutup.
Penting membatasi pembelian gula pasir agar para spekulan tidak bermunculan, yang mana akhirnya dapat berdampak pada masyarakat.
Aprindo tidak mempermasalahkan dagangan warung Madura, tetapi peraturan yang ada di negeri ini harus diikuti.
Aprindo tak ingin Kementerian Perdagangan (Kemendag), hanya sebatas bicara saja soal sedang memproses pembayaran utang rafaksi migor
Roy Mandey juga mengusulkan agar stok beras di ritel modern bisa tetap terjaga harus dilakukan pendataan stok beras para produsen
Beras premium ukuran 5 kilogram kini keberadaannya masih cukup sulit ditemukan di sejumlah ritel modern.
Jika diharuskan impor maka hal tersebut tidak menjadi soal asal kebutuhan masyarakat tercukupi, ketika produktivitas dalam negeri tidak mencukupi.
Aprindo berharap Perum Bulog bisa konsisten mengguyur gerai ritel dengan beras SPHP.
Di tengah kelangkaan beras seperti saat ini, menurut Roy, penting untuk Bulog tetap lancar mengguyur beras SPHP ke gerai ritel modern.
Aprindo mengungkap bahwa ritel modern akan diguyur dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Permintaan pengusaha ritel untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) beras disesuaikan, ditolak oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Dari 200 ribu ton tersebut, 50 ribu ton akan digelontorkan untuk di Jakarta sesuai dengan permintaan Gubernur DKI Jakarta dan BUMD
Beras premium merek Hoki dan Setra Ramos cap Topi Koki dibatasi pembeliannya maksimal 1 pack per orang.
Pengusaha ritel mulai kesulitan mendapatkan beras tipe premium lokal dengan kemasan 5 kg karena adanya keterbatasan suplai.
Harga beras premium berkisar Rp 8.000 per liter pada 2020 dan kini hampir menyentuh Rp 17.000 per liter.
Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium sebesar Rp 13.900 per kilogram.
Juna tetap menjual beberapa jenis beras premium dengan harga bervariasi mulai dari Rp 13.000 sampai Rp 13.500 per liter tergantung jenis berasnya.
Keterbatasan suplai tak lepas dari masa panen yang diperkirakan baru akan datang pada pertengahan Maret 2024.
Peritel mengeluhkan peraturan pengetatan dan pembatasan kuota impor atas sejumlah jenis produk legal yang akan berlaku pertengahan Maret 2024.
Begitu aksi boikot dijalankan masyarakat maka dampaknya langsung terlihat pada penurunan pendapatan secara signifikan.