Terkini Lainnya
TAG
Nasib pilu dialami seorang nenek di Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang, Sumatra Selatan bernama Hj Kannut (77) yang dilaporkan 4 anak kandungnya.
Seorang nenek di Pelembang sakit usai menerima gugatan waris dan juga dilaporkan oleh keempat putri kandungnya sendiri ke Polda Sumsel.
Saat Nirina Zubir mendapatkan kembali beberapa surat tanah milik ibundanya, mantan asisten balik menggugat pihak BPN dari dalam penjara.
Atta Halilintar mengaku tak banyak tahu soal sengketa tanah yang menyeret sang ayah, Halilintar Anofial Asmid.
Namanya terseret dalam kasus sengketa tanah, ayah Atta Halilintar mengaku tersinggung dengan aksi pihak ponpes.
Pengacara ayah Atta Halilintar menegaskan kasus sengketa tanah dengan pihak Ponpes sebenarnya sudah selesai di tahun lalu.
Halilintar Anofial Asmid disebut sebagai pemilik sah berdasarkan keputusan inkrah dari Pengadilan.
Halilintar Anofial Asmid, ayahanda Atta Halilintar, merasa sedih dan prihatin karena permasalahan sengketa tanah merugikan nama baiknya.
Konflik sengketa tanah belum temui titik terang, pihak ponpes buka pintu perdamaian dengan ayah Atta Halilintar.
Hadi mengaku dirinya pernah menawarkan kepada Kementerian BUMN dalam hal ini PTPN, untuk memberikan tanah-tanah yang sudah tidak mampu melakukan tugas
Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka memastikan ke depannya akan terus menguatkan dan menyempurnakan reforma
Setelah satu pekan SMPN 2 Batusangkar dan SDN 20 Kampung Baru, Tanah Datar, Sumatera Barat disegel, kini dua sekolah tersebut dibuka.
Nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi pertimbangan pokok dalam penyelesaian sengketa di Rempang.
PT Cihuni Mas mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kedua atas putusan PK Nomor 1284 PK/Pdt/2022 yang dimohonkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
Hadi Tjahjanto berkunjung ke Sumatera Selatan untuk koordinasi bersama Gubernur Sumsel Herman Deru dan Forkopimda guna menyelesaikan masalah sengketa
Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.043 sertifikat tanah kepada warga Blora, Jawa Tengah untuk mengatasi konflik lahan yang terjadi di berbagai wilayah
Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Bekasi mendorong Polda Metro Jaya segera menyelesaikan kasus sengketa lahan Bripka Madih.
Djuhandani menyebut hal ini karena minimnya bukti yang dibawa Bripka Madih soal kasus tersebut.
Pakar mengaku heran terkait tindakan PMJ yang justru mengekspos kasus KDRT yang diduga dilakukan oleh Bripka Madih ketimbang kasus sengketa.
Bripka Madih, anggota provost Polsek Jatinegara merasa dizalimi karena telah dituding bersikap arogan di sekitar wilayah tempat tinggalnya