Terkini Lainnya
TAG
Demokrat mengajukan permohonan uji materiel Undang-undang 2/2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
DPRD DKI Jakarta menginginkan ada pembatasan usia kendaraan bermotor di Jakarta termasuk mobil dan motor.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta berharap Jakarta menjadi kota yang ramah untuk semua orang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) akan mengamanatkan pembangunan kawasan aglomerasi sebagai penunjang Jakarta menuju kota perekonomian
Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) sudah disahkan oleh DPR pada Kamis (28/3/2024) kemarin.
Satu di antara poin yang diatur pada UU DKJ terkait pengaturan tarif pajak barang dan jasa tertentu.
Dalam UU tersebut, terdapat 15 kewenangan khusus yang akan diberikan setelah Jakarta tak lagi menyandang status sebagai ibu kota.
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menilai bahwa Jakarta akan tetap menjadi daerah khusus meskipun tidak lagi menjadi ibu kota negara.
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan UU DKJ dimana di dalamnya diatur banyak hal termasuk soal pajak hiburan dan status ibu kota.
Dalam UU DKJ terdapat 10 daerah mulai dari kabupaten hingga kota yang nantinya akan masuk dalam aglomerasi DKJ.
RUU DKJ telah disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).