Terkini Lainnya
TAG
Wacana untuk merevisi UU KPK kali pertama disampaikan oleh politisi PDIP yang merupakan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, mempersilakan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) usulkan revisi UU
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD menjanjikan revisi UU KPK hingga hukuman mati bagi koruptor jika ia terpilih di Pilpres 2024
Mahfud MD menegaskan dirinya akan merevisi undang-undang KPK, agar lembaga antirasuah tersebut kembali mendapatkan kepercayaan publik
Mahfud mengungkapkan pelemahan KPK saat ini terjadi sejak undang-undang KPK diubah. Selain itu, proses seleksi anggota KPK pun dilakukan secara kolekt
Awiek menegaskan, sebuah produk UU bisa direvisi sepanjang memenuhi syarat formil dan materil.
Mardani mengatakan, rencana Anies tersebut perlu didukung agar KPK kembali menjadi lembaga yang berwibawa.
Santoso menyampaikan bahwa revisi Undang-undang KPK bukanlah suatu yang terlarang. Sebaliknya, revisi UU menjadi sebuah keharusan.
Strategi yang Anies Baswedan akan tempuh adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Anies Baswedan ingin memperbaiki rekrutmen di KPK jika terpilih sebagai presiden.
Didik pun mengingatkan, bahwasanya PKB, partai yang dipimpin Cak Imin, justru menjadi salah satu partai yang menyetujui perubahan UU KPK.
Ia pun coba meyakinkan, dirinya bersama Anies Baswedan akan segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK jika terpili
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku pernah mendapat informasi mengenai aliran uang suap ke parpol
Putusan MK atas uji materi UU KPK terkait usia calon dan masa jabatan pimpinan KPK, dengan dissenting opinion 5 banding 4,
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal aturan batas usia untuk mencalonkan menjadi pimpinan lembaga KPK
Perwakilan DPR RI Habiburokhman mengatakan pemohon dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan alasan mengapa dirinya mengajukan uji materi Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Feri Amsari menilai takutnya Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk UU (KPK) adalah janggal
Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan tak memungkiri sosok yang digadang bakal maju Pilpres 2024 punya modal pengalaman
Bivitri mengatakan setidaknya sejak dua tahun lalu, sejumlah proses legislasi terhadap beberapa Undang-Undang terhitung cepat.