Terkini Lainnya
TOPIK
Sejak disahkan pada 2008 dan revisi pertama 2016, UU ITE telah mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, pengesahan revisi UU ITE diperlukan Indonesia sebagai landasan hukum.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menyoroti Revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Berikut 20 perubahan dan tambahan terkait revisi UU ITE yang disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna, Selasa (5/12/2023).
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang ITE.
Komisi I DPR RI mengupayakan mengapus Pasal Karet dalam pembahasan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang UU ITE
Pimpinan Komisi I DPR RI menjelasan alasan rapat pembahasan revisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kerap digelar tertutup.
Formappi menyoroti soal tak dimasukkannya RUU ITE dalam daftar prioritas di prolegnas 2022 oleh DPR RI.
sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak mematuhi pedoman implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dikembalikan kepada
TB Hasanuddin mengapresiasi terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Lembaga untuk pedoman penerapan UU ITE.
Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad sejalan dengan rencana pemerintah untuk merevisi empat pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Willy Aditya menyambut baik pemerintah yang bakal merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pemerintah akan segera mengajukan revisi terbatas terhadap Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke DPR
Menkopolhukam Mahfud MD menyebut ada 4 pasal UU ITE yang akan direvisi. Apa saja ?
Menkopolhukam Mahfud MD menyebut ada 4 pasal UU ITE yang akan direvisi. Apa saja ?
Ismail Fahmi mengungkapkan berdasar hasil analisa di media sosial, publik merespon cukup baik atas rencana pemerintah merevisi UU ITE.
"Mereka mungkin punya sentimen pribadi makanya bisa seperti itu," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono
Para narasumber yang pernah berpengalaman dengan UU ITE tersebut diundang untuk didengarkan masukan dan pendapatnya.
Surat edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang teknis penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mulai berlaku.
Menanggapi hal itu, pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai langkah tersebut kurang tepat.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menilai, Perppu bisa diterbitkan jika kondisi objektif memenuhi tiga syarat.
Damar Juniarto ungkap ada 9 pasal UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang perlu dihapus dan direvisi.
Simak 9 pasal UU ITE yang nilai karet dan multitafsir yang perlu dihapus dan direvisi menurut SAFEnet.
TB Hasanuddin menilai tidak ada pasal karet dalam UU ITE, namun ia mempersilakan jika harus direvisi.
Menurut Almuzzammil, apa yang diusulkan presiden, terkait dengan revisi UU ITE sangat baik.
dalam UU tersebut masih terdapat pasal karet yang banyak disalahgunakan untuk saling melaporkan, meski telah direvisi terbatas periode lalu.
Jokowi akan meminta DPR merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika dirasa belum memberi rasa keadilan.