androidvodic.com

News, JAKARTA - Mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial Tri
Rismaharini mengatakan banyak kepala daerah atau mantan kepala daerah yang
berlatar arsitek.

Hal tersebut terkait namanya yang masuk bursa menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Banyak, banyak kepala daerah yang (berlatar) arsitek. Bukan hanya aku saja. Jadi, enggak bisa ngomong aku," jawab Risma usai menanam Mangrove di Pantai Telaga Waja, Badung, Minggu (23/1).

Saat ditanya kesiapan dirinya bila ditunjuk untuk posisi tersebut, Risma mengaitkannya
dengan peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ibu tahu saya. Saya harus melapor ke Ibu. Karena Ibu tahu siapa saya. Apakah saya tepat di situ atau tidak,"jawabnya.

Baca juga: TNI AD Tegaskan Kabar Haikal Hassan akan Gelar Pengajian di Yonif Para Raider 502/UY Hoaks

Baca juga: Jaksa KPK Bacakan Tuntutan Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Hari Ini

Awak media kembali mendesak Risma, apakah siap untuk ditunjuk.

"Bukan soal siap. Orang saya nggak tahu kok," kata Risma sambil tertawa.

Ia pun mengakhiri sesi tanya dengan wartawan dan mengajak kader PDIP yang sudah menantinya untuk foto bersama.

Diketahui ada beberapa calon Kepala Otorita IKN Nusantara yang memiliki latar belakang arsitek sesuai yang dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain Tri Rismaharini ada juga nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Wali Kota Makassar,
Danny Pomanto dan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong mengatakan, terkait Calon kepala Otorita IKN yang disebutkan sebaiknya punya latar belakang arsitek atau pernah memimpin daerah merupakan sebuah kriteria yang ideal.

Pasalnya, Wandy menyebut bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh orang yang ditunjuk Presiden memang harus cakap soal infrastruktur.

"Karena memang tantangan dalam membangun dan memindahkan ibukota negara itu
kan memang relevan dengan itu," kata Wandy.

Baca juga: Bocoran Kriteria Calon Pemimpin IKN Nusantara Adalah Arsitek-Kepala Daerah, Hasto: Sangat Pas

Meski demikian, Wandy mengatakan, perlu diingat bahwa masih ada waktu kurang lebih dua bulan semenjak UU IKN ditetapkan untuk Presiden memilih.