androidvodic.com

Laporan Wartawan News, Chaerul Umam

News, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai berhasil menjadi Presiden G20 saat menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022 kemarin.

Tidak hanya sukses dalam acara seremonialnya, tetapi Presiden Jokowi diakui sukses melahirkan kesepakatan-kesepakatan besar dalam forum dunia itu, seperti transisi energi, arsitektur kesehatan, dan transformasi digital hingga pada perdamaian dunia.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi yang berhasil melahirkan satu deklarasi antar pemimpin dunia yang tergabung dalam keanggotaan G20 dalam penanganan masalah global secara konkret.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan proyek kerja sama yang dihasilkan dalam KTT G20, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, akan membantu membumikan kerja G20. 

Proyek kerja sama itu dapat bermanfaat bukan hanya bagi negara anggota G20, namun juga bagi dunia, khususnya negara-negara berkembang.

"Isi deklarasi KTT G20 di antaranya menyebutkan G20 menyuarakan keprihatinan yang mendalam atas risiko ketahanan pangan global yang ditimbulkan karena meningkatnya ketegangan," kata Ketua MPR dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/11/2022).

Menurut dia, di sektor pangan, G20 setuju untuk tidak melarang atau membatasi ekspor produk pangan dan pupuk. Dia menilai kesepakatan itu sebagai tindak lanjut atas keprihatinan negara-negara G20 terhadap krisis pangan yang terjadi akibat gejolak geopolitik.

Baca juga: Presiden Jokowi Bertolak ke Thailand Hadiri KTT APEC

"G20 juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkembang, terutama pulau-pulau kecil dengan menghimpun investasi publik dan melakukan reformasi struktural, mempromosikan investasi swasta, dan memperkuat kerja sama multilateral di bidang perdagangan," ucapnya.

Senda dengan Ketua MPR, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, Presiden Jokowi berhasil melahirkan kesepakatan bilateral dengan beberapa pimpinan negara keanggota G20, dan kesepakatan kerjasama itu dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Secara garis besar, saya melihat kesepakatan-kesepakatan bilateral yang dibuat Pemerintah Indonesia dengan beberapa negara tersebut adalah sebuah capaian yang bagus dan memang sektor kerjasamanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Hasanuddin.

Dikatakan legislator PDIP ini, kesepakatan yang telah dibuat oleh Presiden Jokowi harus dieksekusi dengan cepat oleh Kementerian terkait. 

"Namun perlu diingat bahwa, hal yang paling penting adalah bagaimana kemudian implementasi dari kesepakatan nantinya di lapangan oleh kementerian terkait," ucapnya.

Menurut TB Hasanudin, kesepakatan-kesepakatan yang disepakati bersama antara Presiden Jokowi dengan pimpinan negara lain merupakan prestasi besar karena Presiden Jokowi berhasil memperkuat hubungan bilateral dengan negara lain. 

"Dalam konteks bilateral, itu adalah sebuah prestasi bagi Indonesia karena mempererat hubungan bilateral dengan negara lain. Akan tetapi, forum G20 itu adalah forum multilateral, sehingga ukuran prestasinya adalah kesepakatan kolektif para anggota G20," ujarnya.

"Kesepakatan inilah yang masih kita tunggu, terutama mengenai apa langkah bersama dari negara-negara G20 untuk mengantisipasi dampak dari potensi krisis energi dan pangan yang diprediksi akan timbul tahun depan," pungkasnya.