Rencana Revisi UU TNI Menjadi Sorotan Kelompok Buruh: Sama Saja Kembali ke Orde Baru - News
News, JAKARTA - Rencana adanya revisi Undang-Undang TNI menjadi sorotan sekaligus keprihatinan banyak elemen masyarakat, termasuk kelompok buruh.
Hal itu tercermin dalam diskusi dengan tema “RUU TNI: Kajian Kritis dalam Konteks Gerakan Sosial Buruh dan Demokrasi” oleh PBHI Nasional, pada Jumat, 21 Juli 2023.
Syarif Arifin, dari Lembaga Informasi Perburuhan Sedane mengungkapkan bahwa rencana revisi RUU TNI sama saja dengan mengembalikan watak kekerasan negara era ordebaru bagi gerakan masyarakat termasuk buruh.
"Meski undang-undangnya belum ada, tetapi tantara sudah terlibat dalam mengamankan aksi demonstrasi buruh. Tidak bisa dibayangkan tentara juga terlibat dan berhadapan dengan anak STM yang ikut demo sebagai bentuk solidaritas terhadap aksi buruh dan mahasiswa," ujarnya.
Menurutnya, tentara seringkali digunakan oleh penguasa untuk menindas kelompok yang lemah, termasuk kaum buruh.
"Khawatirnya, melalui revisi UU TNI ini, penindasan semacam itu ingin dilegalkan. Kita harus mewaspadai hal ini karena ada kecenderungan kajian naskah akademik dan pembahasan revisi UU TNI ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi," katanya.
Sementara Unang Sunarno, dari KASBI juga menduga ada korelasi antara revisi UU TNI dengan kepentingan modal dan investor yang mungkin bertujuan untuk mengamankan kekuatan ekonomi.
Baca juga: Minta Revisi UU TNI Tak Cederai Semangat Reformasi, Wapres: Tidak Kembalikan Dwifungsi ABRI
Jadi sejatinya revisi tersebut justru bakal mengancam hak-hak buruh dan demokrasi di Indonesia.
"Revisi UU TNI ini ingin memperluas cakupan tugas tentara dari sebelumnya sebagai alat pertahanan negara, kini ingin ditambah dengan keamanan. Ini jelas kembali kepada Dwifungsi yang dhapuskan dulu pada era Reformasi 1998," katanya.
"Kita tidak ingin ada peristiwa seperti tahun 1966 dulu. Dulu ketika kita ingin unjuk rasa pemberitahuan itu cukup satu hari sebelumnya. Tetapi belakangan ini melalui UU No. 13 tahun 2003 harus ada pemberitahuan 7 hari kerja sebelum melakukan pemogokan. Jika tidak kita bisa didatangi oleh tentara dan polisi."
Terkini Lainnya
Syarif Arifin, dari Lembaga Informasi Perburuhan Sedane mengungkapkan bahwa rencana revisi RUU TNI sama saja dengan mengembalikan watak kekerasan.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiwo Serahkan Program Sosial BI ke PMI Jakarta Utara
BERITA REKOMENDASI
Di Balik Pemecatan Jenderal Sodol
BERITA TERKINI
berita POPULER
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiwo Serahkan Program Sosial BI ke PMI Jakarta Utara
Ikatan Alumni UII Gelar Nobar Film Alkostar, Mahfud MD Bicarakan Konsep Sukma Hukum
Tenaga Ahli Utama KSP Sebut Moderasi Beragama Jadi Modal Indonesia dalam Urusan Diplomasi
Eks Menlu RI Tegaskan Pendidikan jadi Cara Tangkal Pengaruh Radikalisme di Indonesia
SYL Sebut 3 Kali Nama Surya Paloh Dalam Pembelaannya: Hormat Ku Buat Abang Ku