VIDEO Sandiaga Sebut Kader PPP Dilarang Berkomentar soal Hak Angket: Tepis Ada Tawaran Kursi Menteri - News
News, JAKARTA - Seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta tak berkomentar soal wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Sandiaga menyebut keputusan itu berdasarkan hasil rapat PPP yang dipimpin pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum, Muhamad Mardiono.
Dia menjelaskan saat itu mereka bersepakat menyerahkan kepada Mardiono untuk menyampaikan terkait sikap PPP.
Sandiaga menegaskan kader PPP diminta tak memberikan komentar terkait hak angket agar tidak ada mispersepsi.
"Kita diminta tidak memberikan komentar."
"Nanti takut menjadi deviasi atau mis persepsi," ujarnya.
Sebaliknya, kata dia, para kader diminta untuk memastikan partai berlambang Ka'bah itu bisa lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen.
"Kalau kita tidak betul-betul kawal, kita berpotensi kehilangan suara dan itu sangat fatal nanti akibatnya," ucap Sandiaga.
"Mengenai hak angket itu proses politik yang nanti akan dikomentari oleh para pimpinan," tuturnya.
Tepis Ada Tawaran Menteri
Sandiaga mengaku belum mendapat tawaran untuk bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sandiaga menegaskan, sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai PPP akan bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran.
"Jadi, tidak ada tawaran-tawaran menteri kepada saya."
"Tidak ada pembicaraan koalisi," kata Sandiaga.
Dia menjelaskan, segala keputusan mengenai sikap partai berlambang Kakbah itu akan disampaikan Plt Ketua Umum, Muhamad Mardiono.
Sejauh ini, PPP masih tergabung dalam koalisi pendukung pasangan Ganjar-Mahfud.
Mereka berkoalisi dengan PDI Perjuangan, Hanura, dan Perindo.(News/Fersianus Waku)
Terkini Lainnya
Pemilu 2024
Sandiaga menegaskan kader PPP diminta tak memberikan komentar terkait hak angket agar tidak ada mispersepsi.
6 Poin Pleidoi SYL: Mengaku Dizalimi, Minta Dibebaskan hingga Curhat Sempat Terindikasi Kanker
BERITA REKOMENDASI
KASN Terima Laporan 464 ASN Tak Netral di Pemilu 2024
BERITA TERKINI
berita POPULER
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiwo Serahkan Program Sosial BI ke PMI Jakarta Utara
Ikatan Alumni UII Gelar Nobar Film Alkostar, Mahfud MD Bicarakan Konsep Sukma Hukum
Tenaga Ahli Utama KSP Sebut Moderasi Beragama Jadi Modal Indonesia dalam Urusan Diplomasi
Eks Menlu RI Tegaskan Pendidikan jadi Cara Tangkal Pengaruh Radikalisme di Indonesia
SYL Sebut 3 Kali Nama Surya Paloh Dalam Pembelaannya: Hormat Ku Buat Abang Ku