Terkini Lainnya
TAG
Majelis Kehormatan BPK diminta periksa pejabat BPK yang disebut namanya di persidangan kasus Mentan SYL.
KPK diminta mengusut semua pihak yang diduga menerima besel atau uang dari SYL secara langsung maupun tidak langsung.
KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ahmad Faiz Mubarok, Kasubagset Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kejaksaan Agung menyita 2,021 juta dolar AS terkait kasus korupsi pengadaan tower BTS 4G BAKTI Kominfo dari Anggota III BPK, Achsanul Qosasi (AQ)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruangan kerja milik Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Pius Lustrilanang.
Pj Bupati Sorong terkenan cokok KPK lewat OTT yang dilakukan pada Minggu (12/11/2023) dini hari. Ada pegawai BPK yang turut terkena OTT.
Kejaksaan Agung menetapkan Achsanul Qosasi tersangka dugaan korupsi proyek menara base transceiver station (BTS) 4G.
Fakta sampainya uang ke pihak BPK ini rupanya ditemukan sejak tim penyidik menggeledah rumah Sadikin di Gubeng, Surabaya.
Kejaksaan Agung meminta para kurir saweran dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G BAKTI Kominfo untuk berani memberikan kesaksian.
BNN RI meriah juara tiga bersama dalam kompetisi Tenis Meja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Cup 2023.
Salah satu rangkaian Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI tersebut dilaksanakan rapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakil
Rapat kerja ini merupakan bentuk pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2022 di Provinsi Sulsel.
KPK mengungkapkan aliran uang diduga hasil korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) Kementerian ESDM digunakan untuk keperluan pemeriksaan BPK
Pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) periode 2023-2028 akan segera memasuki tahapan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR.
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam diperiksa terkait dugaan adanya perjalanan dinas fiktif.
BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap belanja yang dilakukan Kementerian Sosial, termasuk penyaluran bantuan sosial. Hasilnya, terdapat perbaikan
Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menuntaskan masalah di Badan Risen dan Inovasi Nasional (BRIN).
Mengenal Komponen Cadangan atau Komcad yang disorot Jokowi setelah BPK memberikan koreksi terhadap Kementerian Pertahanan.
Jokowi memerintah Menhan Prabowo Subianto untuk memperbaiki penganggaran Komponen Cadangan (Komcad) yang mendapat koreksi dari BPK.