Terkini Lainnya
TAG
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali menerima penghargaan sebagai "Badan Publik Informatif" dari Komisi Informasi Pusat (KIP)
Kemenkumham menyampaikan, pelindungan hak kaum difabel dalam Pemilu 2024 menjadi satu fokus kerja.
Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, buka suara terkait bentrokan aparat gabungan dengan warga Pulau Rempang, Batam pada Kamis (7/9/2023).
Panitia Seleksi (Pansel) penerimaan anggota dan pimpinan LPSK periode 2024-2029 membuka pendaftaran mulai Senin, 21 Agustus 2023.
Pemerintah bersama perwakilan masyarakat sipil telah membentuk Panitia Seleksi untuk Pimpinan dan Anggota LPSK untuk periode 2024-2029.
Panitia Seleksi membuka pendaftaran bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 2024-2029.
Pemerintah bersama perwakilan masyarakat sipil telah membentuk Panitia Seleksi untuk Pimpinan dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Dirjen HAM Kemenkumham, Dhahana Putra berharap perusahaan di bidang telekomunikasi bertanggung jawab atas dampak dari aktivitas bisnisnya.
AD (23) seorang karyawati di sebuah pabrik di Cikarang mengaku kerap diajak staycation oleh atasannya dengan iming-iming perpanjang kontrak.
perbuatan atasan yang mensyaratkan "staycation bareng" untuk perpanjangan kontrak kerja sebagai pelanggaran HAM.
Dhahana Putra, menyayangkan langkah Gubernur Lampung, Arina Djunaidi, yang memilih jalur hukum dalam merespon sikap Bima Yudho Saputro di media sosial
(Kemenkumham) bakal melakukan mapping para mantan warga negara Indonesia (WNI) korban Peristiwa 1965-1966, yang berada di Eropa Timur.
Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra mengatakan KUHP tidak akan membatalkan peraturan daerah yang bersifat khusus.
Dhahana mengungkapkan setelah menjalani masa percobaan 10 tahun, terpidana mati akan mendapatkan penilaian
Dhahana menilai bahwa profesi PRT harus dilindungi dan negara harus hadir untuk memberikan suatu perlindungan
Kementerian Hukum dan HAM memastikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak tumpang tindih dengan undang-undang lainnya.
Kemenkumham mempersilahkan Dewan Pers melakukan judicial review KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Plt Dirjen PP Kemenkumham Dhahana Putra memberikan tanggapan soal aturan hukuman mati dalam KUHP setelah disorot Hotman Paris.
Pengaturan tindak pidana perzinaan dan kohabitasi dimaksudkan untuk menghormati lembaga perkawinan