Terkini Lainnya
TAG
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar rapat untuk mendalami pelanggaran kode etik terkait kasus ini.
Fraksi PKB di DPR mendorong agar pajak pengadaan alat kesehatan dikecualikan dari kategori barang mewah (PPN).
Fraksi PKB DPR RI memastikan tidak akan mengutak-atik Pasal 53 dalam revisi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Ribuan kepala desa melakukan unjuk rasa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa terkait masa jabatan kepala desa.
Khudori menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi masalah pangan dan pertanian di Indonesia kepada Cak Imin.
Kelambanan pemerintah dalam merespons wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan memicu protes kalangan peternak.
Fraksi PKB DPR RI mencopot Luqman Hakim sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Fraksi PKB memutuskan memindahkan Luqman Hakim ke Komisi IX DPR.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai pimpinan rapat meminta persetujuan pengesahan RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR.
Fraksi PKB DPR RI meminta agar masalah peningkatan kekerasan seksual beserta alternatif pencegahannya dibahas secara khusus
Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat Daerah (RUU HKPD) hari ini, Selasa (7/12/2021), bakal disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Negara memiliki peran penting dalam melindungi kelestarian bumi dan perubahan iklim dunia.
Hal ini untuk memastikan bonus demografi di Indonesia bisa menjadi berkah bukan menjadi bencana.
emerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2022.
PKB memastikan bakal mengawal perjuangan atas kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP
Akibat beredarnya draf dan wacana PPN Sembako telah menimbulkan kegaduhan publik.
Pemerintah bersiap melakukan perubahan pengalihan sistem penerimaan subsidi energi (transformasi energi) di tahun depan.
Selain itu penerapan PPKM Mikro juga berkontribusi terhadap upaya pengendalian Covid-1 tanpa menganggu aktivitas ekonomi makro.
Program-program dalam agenda PEN ini nantinya dilaksanakan oleh berbagai Kementreian dan Lembaga.
Anggota Komisi III DPRI RI Luqman Hakim berharap, agar di masyarakat tumbuh kesadaran dan swadaya pencegahan berkembangnya ajaran-ajaran intoleran
Berbagai inovasi dan kreativitas yang diajarkan kepada peserta didik tidak boleh meninggalkan adab sebagai kerangka utama pendidikan di Indonesia.