Terkini Lainnya
TAG
Hadi mengataka, penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan memiliki potensi untuk menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu memastikan penggodokan materi KUHP baru telah dirancang sebelum kasus Ferdy Sambo bergulir.
Albert mengungkapkan saat KUHP Nasional berlaku nanti, maka akan membuka peluang bagi terpidana mati untuk mengajukan grasi kepada presiden
Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof. Dr. R. Benny Riyanto, menilai KUHP tersebut layak disebut KUHP nasional.
Mahupiki menilai KUHP baru perlu segera disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat sebelum efektif diberlakukan pada 2025.
pasal yang mengatur tentang seks di luar nikah dan kumpul kebo di Kitab Undang-undang Hukum Pidana membuktikan hukum Indonesia tidak toleransi zina.
Masyarakat pers teguh berkeyakinan bagi pers yang berlaku tetap UU Pers meski Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru disahkan.
Kejaksaan Agung menyatakan bersedia mendampingi pemerintah apabila ada masyarakat yang hendak mengajukan judicial review KUHP ke MK.
Sahroni justru mengingatkan para penegak hukum agar berhati-hati dalam melaksanakan tugas.
Unjuk rasa para mahasiswa tersebut berakhir ricuh di depan Gedung DPRD Jabar
Menkumham Yasonna Laoly meminta maaf jika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan masih banyak kekurangan.
Mahfud MD menegaskan bahwa Indonesia lewat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru tidak melarang atau melakukan kriminalisasi terhadap LGBT.
Komisi III DP sikapi kritik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan DPR RI beberapa hari yang lalu.
Pakar Hukum menjelaskan kalaupun kantor PBB di Indonesia berkomentar secara diplomatis tak masalah karena bukan resolusi.
Menurut PBB, beberapa pasal dalam KUHP baru juga berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers
Dini pun menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada perubahan substantif terkait pasal ini jika dibandingkan Pasal 284 KUHP lama
Ketua BEM Unpad 2022 Virdian Aurellio mengaku sangat skeptis apabila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Bivitri Susanti menanggapi pernyataan para pembentuk undang-undang baik dari pemerintah maupun DPR yang menyarankan penolak KUHP menggugat ke MK
Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan terakhir Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) bersama pemerintah