Terkini Lainnya
TAG
Menurut Said Aqil Siradj, kebijakan pemerintah memfasilitasi tambang adalah langkah yang baik. Namun, kebijakan itu harus diiringi dengan aturan dan
Ketua PBNU berbicara soal keputusan pihaknya menerima IUP yang diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan. Akui kini NU di-bully di media sosial.
Ulil kemudian mengatakan bahwa di era ini, kampanye perubahan iklim seolah-olah mengampanyekan tambang batubara sbeagai sesuatu yang najis.
Keputusan pemerintah mengeluarkan aturan Wilayah Khusus Izin Usaha Pertambangan (WIUPK) ormas keagamaan seharusnya tidak perlu menjadi polemik.
PBNU berjanji akan memanfaatkan peraturan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara bertanggung jawab
NU Care-LAZISNU mulai menerima amanah penyaluran hewan kurban dari berbagai elemen masyarakat dan mitra strategis.
Gibran bahkan tampak memegang buku kecil serta pena untuk mencatat poin penting pembicaraan yang dibahas sore kemarin.
Bahlil Lahdalia menyatakan, pemberian IUP untuk ormas keagamaan itu sebagai pemberian hak atas jasa-jasanya di negeri ini.
Bahlil Lahadalia mengatakan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan terbit pekan depan.
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) keagamaan Nahdlatul Ulama, bakal mendapat besaran wilayah Izin Usaha Pertambangan
Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah selesai dan akan diterbitkan pekan depan.
Membandingkan respons PBNU, Muhammadiyah, dan MUI soal izin ormas kegamaan kelola tambang.
Inilah profil bendahara umum Gudfan Arif Ghofur yang ditunjuk PBNU sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan usaha pertambangan.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyambut baik putusan tersebut.
Gus Yahya menegaskan, PBNU akan menolak jika diberikan konsesi tambang di wilayah tanah adat.
Dirinya mencontohkan, kondisi Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, yang memiliki infrastruktur yang sangat terbatas dan membutuhkan bantuan pembiayaan.
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, mengatakan PT tersebut akan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Umum PBNU, Gudfan Arif.
MUI masih menunggu tawaran dari pemerintah terkait mendapat wilayah pertambangan atau tidak. Hal ini menanggapi PBNU yang sudah meminta izin IUP.
Pemerintah memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Kesetaraan gender dan penolakan terhadap diskriminasi perempuan merupakan nilai-nilai yang terus diperjuangkan dalam konteks keagamaan