Terkini Lainnya
TAG
Yandri menegaskan, gugatan PDIP yang sedang bergulir di PTUN tidak memiliki pengaruh apapun terhadap hasil Pilpres 2024, termasuk pelantikan Prabowo
PTUN Jakarta menyidangkan gugatan Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP soal dugaan perbuatan melawan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum.
Dengan begitu, kata Yuri, keputusan MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024 sudah final dan mengikat. Sebaliknya, tidak ada upaya hukum yang bisa
Erna mengatakan, KPU telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena menerima pendaftaran Prabowo-Gibran menggunakan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun
PDIP menyinggung adanya abuse of power dari Jokowi saat melayangkan gugatan ke PTUN terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
MK selaku pihak tergugat telah menyampaikan jawabannya atas gugatan Anwar Usman.
Menurut Faris Jibril, perwakilan dari KaPK, Anwar Usman berhak membela diri melalui upaya menggugat Ketua Mahkamah Konstitusi (Ketua MK) Suhartoyo
Petrus menambahkan, setelah penolakan gugatan ini, pihaknya akan mendaftarkan kembali gugatan serupa.
Enny menegaskan, gugatan yang diajukan Anwar Usman tersebut tidak mengganggu soliditas di antara para hakim MK.
PTDI dan Perekat Nusantara melaporkan Jokowi hingga Prabowo Subianto atas dugaan nepotisme ke PTUN Jakarta.
PTUN Jakarta bakal menggelar sidang lanjutan gugatan Anwar Usman terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo.
Upaya mengajukan gugatan ke PTUN itu dinilai sebagai langkah Anwar Usman untuk memulihkan nama baik.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan, MK masih menunggu pemberitahuan resmi dari PTUN Jakarta hingga saat ini.
Hakim Konstitusi Anwar Usman menggugat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Hakim Konstitusi Anwar Usman menggugat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Anwar Usman kini menggugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta, Jumat (24/11/2023). Sebelumnya, dia mengajukan keberatan ke MK.
Sawit Watch melayangkan banding putusan PTUN Jakarta terkait perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan terkait kenaikan harga minyak goreng
Kepala BPOM Penny K Lukito menyampaikan bahwa pengugat tidak paham soal pengawasan yang telah dilakukan instansi yang dipimpinnya.
Komunitas Konsumen Indonesia resmi menggugat BPOM ke PTUN Jakarta dengan nomor register perkara 400/G/TF/2022/PTUN.JKT pada 11 November 2022
Beberapa minggu usai kesepakatan berlalu, Wanda mengakui keluarganya masih menerima intimidasi dari organisasi massa (ormas) pemilik tanah.