Terkini Lainnya
TAG
Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bicara mengenai Daerah Otonomi Baru (DOB) saat menghadiri Sarasehan DPD RI, Jumat (2/2/2024).
Endeq Malaysia SDD BHD dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kikim, Sumatera Barat
Rakornas PP DOB akan diikuti sedikitnya 500 peserta yang terdiri dari pengurus di level pusat, wilayah, hingga cabang di kabupaten dan kota.
Proses percepatan ini juga disebut untuk memudahkan pihaknya dalam melakukan mitigasi yang juga merupakan syarat supaya Pemilu 2024 dapat berlangsung
Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Papua Willem Frans Ansanay melihat dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan memudahkan penanganan
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja melantik sekaligus mengambil sumpah janji Anggota Bawaslu Papua dan DOB.
Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-undang ini harapan Ketua DPR Puan Maharani.
Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan rapat meminta persetujuan atas hasil pembahasan RUU Papua Barat Daya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membahas alasan historis mengapa pembangunan di Papua terkesan lambat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru saja melantik tigak Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Tito menjelaskan pilihan waktu persemian DOB Papua merupakan usulan dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo.
Peresmian ini juga dilanjutkan dengan pelantikan tiga orang penjabat (Pj) gubernur yang sudah ditunjuk untuk memimpin tiga provinsi baru tersebut.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mematangkan persiapan peresmian tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Persiapan itu terus dipercepat seiring rencana dilibatkannya tiga DOB tersebut pada Pemilu 2024.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memastikan percepatan persiapan peresmian 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Tim Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Pegunungan menggelar rapat koordinasi (Rakor) lanjutan
Kemendagri melakukan pemutakhiran database dan informasi terkait dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.
(KPU) Republik Indonesia (RI) mengatakan pihaknya perlu anggaran tambahan untuk tiga wilayah provinsi baru di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Penjabat (Pj) Gubernur untuk provinsi pada Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua bakal ditetapkan paling lambat pada akhir bulan Oktober 2022.
John Wempi Wetipo menceritakan pesan Presiden Joko Widodo setelah dirinya dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.