Terkini Lainnya
TAG
Jokowi tak semestinya menyatakan bahwa dia berhak untuk berkampanye mengingat bahwa bukan dirinya yang menjadi peserta Pemilu
Inilah 20 poin syarat menjadi capres atau cawapres sesuai UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
ia ditawarkan untuk maju di Jawa Tengah, namun lebih memilih untuk mencalonkan diri melalui Dapil 3 DKI Jakarta, meskipun disebut sebagai dapil neraka
Proses penunjukan Pj. Kepala Daerah juga dinilai sarat dengan aroma konflik kepentingan tidak hanya dalam proses penunjukannya
Aditya Perdana menilai tidak tepat jika Mahkamah Konstitusi (MK) menentukan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemilihan umum (Pemilu) bisa ribut apalagi pengelolanya tidak profesional.
KPU RI melakukan peninjauan pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan partai politik (parpol) calon peserta pemilihan umum 2024.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menuturkan, partainya masih terus melakukan komunikasi dengan partai politik (parpol) lain untuk berkoalisi
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mengajak seluruh partai politik (parpol) agar tak menggunakan isu suku, ras, dan agama (Sara) menuju pemilihan umum
Komisi II DPR RI beserta pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menegaskan agar Penjabat (Pj) Kepala Daerah tetap netral dan mengingatkan sanksi bagi Pj yang terbukti tidak netra
Pemerintah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengefisiensi anggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mendorong kadernya agar bergerak ke bawah untuk membantu rakyat menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) betul-betul menjadi wasit dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Mantan Ketua Bawaslu RI periode 2017-2022 Abhan mengkhawatirkan terjadinya problem logistik saat pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta berbagai pihak agar pembicaraan terkait polemik penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 segera diakhiri.
Ketua Umum Partai Pelita Beni Pramula menargetkan, partainya itu lolos menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Gugatan ini diajukan oleh dua anggota DPD RI Bustami Zainudin dan Fachrul Razi, dengan memberikan kuasa kepada Refly Harun.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Pemilihan Umum (Pemilu) digelar pada 14 Februari 2024.
Puan mengatakan tak ada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).