Terkini Lainnya
TAG
Pemerintah akan menambah jumlah saham milik Indonesia di PTFI menjadi 61 persen pada tahun 2041 mendatang.
Bahlil menyebut perpanjangan kontrak PTFI tidak terlepas dari rencana perusahaan untuk memproduksi kawat tembaga
Izin pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua baru akan habis pada 2041.
PTFI mendapatkan penghargaan di kategori Penanaman Modal Asing Pionir Terbaik Sektor Primer atas komitmen PTFI berinvestasi di sektor pertambangan
Bahlil Lahadalia mengungkap pemerintah akan memutuskan dalam waktu dekat terkait pengajuan PTFI akan perpanjangan izin untuk beroperasi setelah 2041.
Pipa konsentrat milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di area Mile Point (MP) 34 wilayah dataran rendah PTFI mengalami kebocoran, Kamis (23/2/2023).
Penghentian aktivitas penambangan PTFI dilakukan untuk proses pemulihan pasca banjir bandang yang menerjang pada Sabtu lalu.
Kapolres Mimika menduga dua korban merupakan pendulang ilegal yang kerap beraktivitas di lokasi terjadinya banjir di Mil 74.
PTFI memastikan tidak ada korban jiwa akibat banjir bandang yang menerjang areal tambang emas PTFI di Mile 74 Distrik Tembagapura.
65 persen kebutuhan tembaga dunia adalah untuk menghantarkan listrik yang sangat dibutuhkan kendaraan listrik.
Proyek prestisius, Smelter Freeport di Gresik siap beroperasi pada Mei 2024. Freeport menyambut trend mobil listrik.
Tony melanjutkan, kegiatan pertambangan mulai dari menemukan cadangan hingga pengolahan bijih telah dilakukan secara digital
Direktur Utama PTFI, Tony Wenas turut memberikan apresiasi kepada karyawan atas pencapaian kinerja perusahaan di tengah situasi pandemi COVID-19.
Dalam IUPK definitif tersebut PTFI bisa mendapatkan durasi izin selama 20 tahun hingga tahun 2041, yang dilakukan dengan skema 2 x 10 tahun.
Bambang mengatakan izin itu sudah selesai diproses, namun hingga hari ini belum diserahkan kepada pihak PTFI.
Akuisisi saham (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero) baru-baru ini terjadi dengan ditandatan
"Saya targetnya satu bulan ini (akhir Juli). Tapi pak Budi (Dirut Inalum, Budi Gunadi Sadikin) minta dua bulan," kata Rini.
"Ya terserah maunya Freeport mau bagaimana, itu urusan internal mereka," katanya.
Surat keputusan (SK) untuk landasan hukum pembentukan timsus ini disiapkan oleh Kementerian ESDM.
"Jika tidak dapat menyelesaikan perbedaan, maka kami memulai proses untuk melakukan arbitrase."