Terkini Lainnya
TAG
Komnas Perempuan menilai terjadinya kasus pengasuh ponpes menikahi santriwati tanpa izin orang tua di Lumajang buntut kurang sosialisasi dari Kemenag.
Komnas Perempuan menegaskan kasus pengurus ponpes yang menikahi santriwati secara siri di Lumajang masuk TPKS.
Komnas Perempuan memperkirakan masih banyak perempuan yang terjebak dalam hubungan tidak sehat itu hingga berlanjut ke ruang perkawinan.
Komnas Perempuan bakal memantau tindakan Universitas Pancasila terhadap dua pegawai yang diduga mengalami pelecehan seksual oleh rektor.
Komnas Perempuan berharap pembahasan DIM RUU PPRT yang dilakukan pemerintah dapat dipercepat.
KPU didesak revisi PKPU 10 thn 2023 tentang Pencalonan Anggota Legislatif karena berpotensi loloskan pelaku kejahatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Siti Aminah Tardi berpengalaman menangani kasus kebebasan beragama/berkeyakinan, dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan
Irma Hutabarat, menyoroti Komnas Perempuan yang selalu memfokuskan kondisi Putri Candrawathi. Bukan ibunda Brigadir J yang kehilangan nyawa anaknya.
Komnas perempuan menilai tidak ditahannya Putri Candrawathi sesuai hak asasi perempuan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan buka suara soal penetapan Istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.
Komnas Perempuan tetap mendorong pemulihan psikologis terhadap istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.
Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan hal tersebut bermaksud agar istri Sambo, Putri Candrawathi tak bungkam saat diminta keteranga
Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyayangkan keputusan LPSK terhadap istri dari mantan Kadiv Propam Polri itu.
Komnas Perempuan mengungkapkan catatan Komnas Perempuan terkait pola kasus kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan agama.
Kasus dugaan pencabulan oleh anak Kiai di Kab Jombang berinisial MSAT disebut fitnah, Komnas Perempuan respons baiknya buktikan di persidangan.
Komnas Perempuan merekomendasikan pembaruan mekanisme uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di MA.
Contoh kebijakan diskriminatif, yakni kontrol terhadap tubuh perempuan melalui pembatasan hak berekspresi dan berkeyakinan.
Komnas Perempuan, sepanjang 2021 telah mencatat 237 kasus femisida yang teridentifikasi media massa secara daring
Memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2022, Komnas Perempuan kembali meluncurkan Catatan Tahunan.
Siti Aminah meminta Jokowi segera melayangkan surpres menyusul disahkannya RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR.