Terkini Lainnya
TAG
Hal itu disampaikan oleh Tenaga Ahli Mendagri, Suhajar Diantoro dalam diskusi bertajuk ‘Pemilu Damai 2024’ di Kantor Dewan Pers, Jakarta.
Adapun pegawai yang masuk kelompok avonturir berdasarkan pengamatannya, punya sikap yang kurang nyaman menjadi PNS. Mereka punya obsesi lain di luar
Pembukaan PLBN Serasan diharapkan akan dapat meningkatkan lalu lintas orang, barang, dan jasa.
Suhajar bersyukur meski terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, dan ras, kerukunan masyarakat di Indonesia tetap dapat terwujud
Ormas Islam harus memberikan kebebasan kepada warganya untuk memilih siapapun berdasarkan pengamatannya
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Pemilu
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro berharap Tim Penilai Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022
Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan pentingnya kepala desa menjalankan fungsi pemerintahan.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA mengatakan bahwa PP Nomor 19 Tahun 2022 membagi Dekonsentrasi menjadi dua.
Suhajar Diantoro menyebut Indonesia sebagai negara yang paling progresif dalam menerapkan politik desentralisasi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan, pembangunan harus melahirkan kesejahteraan.
Suhajar Diantoro meminta, wakil kepala daerah menjaga hubungan yang harmonis dengan kepala daerah.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong penguatan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung.
Hak kita beragama harus menghormati hak orang lain dalam beragama, tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas, semuanya dibatasi kedaulatan hukum tadi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menegaskan, demokrasi konstitusional harus menjadi dasar dalam berpemerintahan.
Suhajar menjelaskan, terbitnya SE Nomor 821/5492/SJ tersebut untuk merespons banyaknya Pj kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota.
Penggunaan data sebagai dasar membuat kebijakan juga sangat diperlukan, terutama dalam hal penanganan kemiskinan ekstrem.
Sekjen Kemendagri mengajak para Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia agar membantu pemerintah mencegah potensi terjadinya konflik horizontal.
(Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan agar pejabat eselon II harus memiliki jiwa kepemimpinan strategis.