Terkini Lainnya
TAG
Konsep aglomerasi untuk peningkatan perekonomian menjadi bahasan menarik untuk semakin dikembangkan di Kota Solo dan sekitarnya
Dalam UU Daerah Khusus Jakarta yang diteken Presiden Jokowi tanggal 25 April 2024, diatur mengenai pembangunan kawasan aglomerasi.
Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) akan mengamanatkan pembangunan kawasan aglomerasi sebagai penunjang Jakarta menuju kota perekonomian
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan UU DKJ dimana di dalamnya diatur banyak hal termasuk soal pajak hiburan dan status ibu kota.
Ahmed Zaki Iskandar menilai perluasan kawasan aglomerasi yang mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur menjadi tantangan
Mardani Ali Sera mengatakan dewan aglomerasi yang akan dijabat Wapres bertugas untuk mengawal agar DKI Jakarta tidak tenggelam.
Trubus menduga aturan ini berpotensi memperkuat dinasti politik dari keluarga Jokowi. Yakni, wakil presiden sekaligus Dewan Aglomerasi dapat menunjuk
Mardani meminta pembahasan RUU DKJ dilakukan secara hati-hati agar tak menabrak aturan yang selama ini diberlakukan.
Tito menyebut Dewan Aglomerasi hanya bertugas untuk mensinkronkan atau mengharmonisasikan pembangunan Jakarta dengan daerah di sekitarnya.
Tito menjelaskan, kawasan aglomerasi prinsipnya adalah harmonisasi program perencanaan dan evaluasi secara reguler.
Tiga dari 5 wilayah aglomerasi di Jawa Timur yakni Pantura, Madura dan Arek jadi daerah pertempuran perebutan suara pemilih di Pilpres 2024.
Wiku Adisasmito mengatakan kondisi penularan yang tinggi terjadi di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Luhut mengungkapkan, pergeseran menuju PPKM level 3 karena kondisi rawat inap di rumah sakit yang meningkat.
P2G dukung keputusan beberapa kepala daerah yang hentikan PTM 100 persen, daerah aglomerasi Jabodetabek sudah semestinya menghentikan PTM 100 persen.
Berdasarkan pengamatan pemerintah, kasus Covid-19 di DKI berpotensi menyebabkan kenaikan level menjadi level 3, begini kondisi di RS rujukan Covid-19.
Melalui percepatan vaksinasi itu, Vaksinasi Merdeka Anak di wilayah aglomerasi Jakarta telah mencapai 91,7 persen.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan sebanyak 29 wilayah aglomerasi di Jawa-Bali
Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan sistem kesehatan Indonesia hari ini cukup siap menghadapi adanya varian baru omicron.
Setelah sukses di tahun 2021, Vaksinasi Merdeka yang diinisiasi Polda Metro Jaya kembali dilanjutkan di awal 2022.
Kesuksesan program Vaksinasi Merdeka yang diinisiasi oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran akan dilanjutkan di pengawal tahun 2022.