Terkini Lainnya
TAG
Pertemuan dalam rangka Silaturahmi Kebangsaan, digelar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Adang menyampaikan pihaknya segera melakukan rapat internal MKD untuk menjadwalkan sidang putusan MKD.
Kirim surat ke MKD DPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet absen dalam sidang dugaan pelanggaran etik pada Kamis (20/6/2024) hari ini.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kritisi wacana sistem pemilihan presiden dikembalikan oleh MPR.
Membahas amandemen UUD 1945 setelah Pemilu dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan mengganggu konsolidasi demokrasi
Amien Rais, menyampaikan permohonan maaf karena mengubah status MPR tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, lewat amendemen yang dilakukan saat dia
Praktisi hukum Agus Widjajanto menilai, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002 tidak lagi berdasar pada Pancasila.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima hasil kajian dari Pemuda Panca Marga (PPM) yang kalangan lain sebut sebagai UUD Tahun 2002.
Paktisi hukum Agus Widjajanto mengatakan, logika tentang Pancasila sebagai dasar falsafah atau Philosofische Grondslag dan Pandangan Hidup
Hinca menjelaskan perubahan amandemen bukan sesuatu yang tabu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pasalnya, usulan amandemen pascapemilu sudah digaungkan Bamsoet pada Sidang Tahunan MPR tahun 2022 lalu.
Namun, Fikri memberikan catatan agar tidak ada kepentingan terselubung di balik wacana amandemen UUD 1945.
Habiburokhman mengatakan pihaknya menginginkan agar wacana amandemen undang-undang dasar (UUD) 1945 dibahas setelah Pemilu 2024.
Ketua DPP Partai NasDem Saan Mustopa menolak wacana kemungkinan amandemen UUD 1945 untuk membuat aturan penundaan Pemilu di masa darurat.
Sjarief Hasan mengungkapkan amandemen diperlukan, mengingat banyaknya masukan yang menghendaki adanya perubahan praktek sistem ketatanegaraaan
Doli dalami wacana penghapusan jabatan gubernur dengan upaya untuk mendorong terjadinya amendemen atau perubahan UUD 1945.
MPR RI membuka sejumlah opsi untuk dijadikan landasan hukum menghadirkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN), apa saja?
Bambang Soesatyo menyebut, semangat untuk kembali menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) mendapat banyak ganjalan dari berbagai kepentingan
Pejabat Rusia ingin memperluas kerangka peraturan negara untuk cryptocurrency, token digital termasuk Non-Fungible Token (NFT)
Menurut Bamsoet, masih ada waktu emas jika memang perubahan atau amandemen kelima UUD 1945 dilakukan.