Terkini Lainnya
TAG
Pelaku suap pendaftaran calon kepala daerah juga akan dikenai denda paling sedikit 300 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.
Pengamat Hukum Tata Negara, Nanang Indrawan MH meminta Pemprov DKI Jakarta agar melakukan investigasi terhadap gedung kantor BPK terkait Sertifikat
Masa kampanye Pemilu telah berakhir, pada 10 Februari 2024. Sedangkan, masa tenang dimulai sejak tanggal 11-13 Februari 2024.
KemenPPPA menyayangkan terjadinya kasus oknum guru di Lamongan, Jawa Timur yang diduga membotaki kepala sejumlah siswi kelas IX.
Berikut ini nasib Bhabinkamtibmas Polres Purworejo yakni Aipda AL yang selingkuh dengan istri anggota TNI, resmi dipecat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya sangat memahami kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat adanya sanksi pidana dalam UU Informasi dan Tran
Wagub DKI menanggapi sanksi pidana dalam pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan covid-19.
Pantas menjelaskan soal pidana penjara 3 bulan atau denda Rp500 ribu bagi pelanggar yang abai penggunaan masker, sepenuhnya
Mayoritas pimpinan dewan setuju atas usulan Pemprov dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.
Penerapan PPKM Darurat di 15 daerah luar Pulau Jawa dan Bali itu mulai diterapkan pada Senin 12 Juli hingga 20 Juli 2021.
Rinciannya, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 sebesar 2,97 persen kemudian jatuh pada kuartal II-2020 sebesar -5,32 persen.
program vaksinasi nasional merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghentikan penyebaran Covid-19.
Sanksi pidana terhadap Kapolsek Astana Anyar dan belasan oknum anggota Polri yang tertangkap kasus narkoba bakal ditentukan dari rekam jejak dan prest
Polisi melarang masyarakat berkegiatan yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19 saat malam pergantian tahun 2021 malam ini.
Polisi akan melakukan patroli secara masif untuk memastikan masyarakat menaati imbauan pemerintah.
Abhan menyebut bahwa UU lain bisa diterapkan jika ada pelanggaran terkait tahapan Pilkada.
Nizar mengungkapkan kepada biro perjalanan haji untuk tidak nekat memberangkatkan jemaah haji secara ilegal.
Pengamat hukum menilai Pasal 93 UU No.6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tak memiliki kaitan dengan PSBB.
Ketua Task Force Omnibus Law Rosan P Roeslani mengungkapkan 11 poin dalam program Omnibus Law, di antaranya yakni terkait pengenaan sanksi.