Terkini Lainnya
TAG
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Polri untuk melaksanakan kegiatan kampanye pencegahan kejahatan siber
Koalisi Save BPK menilai dilantiknya Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota BPK RI melukai konstitusi.
Nyoman Adhi Suryadnyana resmi menjabat sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2021-2026.
Ketua MA Syarifuddin akan melantik Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rabu (3/11/2021).
Dalam suratnya, Yusril menyampaikan keberatan atas terpilihnya Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota BPK.
Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara) menyoroti pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memenangkan Nyoman Adhi Suryadnyana, pada
Yusril Ihza Mahendra hari ini melayangkan surat kepada Ketua DPR Puan Maharani yang berisi keberatan atas permilihan calon anggota BPK yang dinilainya
Meski nama Nyoman Adhi Suryadnyana sudah disahkan sebagai Anggota BPK RI dalam paripurna DPR, protes dan gugatan ke PTUN bermunculan.
MAKI kembali mengajukan gugatan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Kali ini terkait Surat Ketua DPR kepada DPD soal Calon Anggota BPK.
Disahkannya nama Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Anggota Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dalam sidang paripurna DPR kembali mendapat sorotan.
DPR RI mengesahkan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penetapan Nyoman Adhi Suryadnyana menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat menuai polemik di publik.
mendesak Pimpinan DPR tidak mengesahkan Nyoman Adhi Suryadnyana karena tidak memenuhi persyaratan formil berdasarkan UU BPK.
Dadang Suwarna minta Penetapan Nyoman Adhi Suryadnyana menjadi anggota BPK dibatalkan.
Koalisi Save BPK menanggapi soal terpilihnya Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota BPK RI usai meraih voting terbanyak di Komisi XI.
Nama Nyoman ramai disoroti publik sebab disebut tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 13 huruf J UU no 15 tahun 2006 tentang BPK RI.
Nyoman Adhi Suryadnyana jadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih, MAKI bakal gugat ke PTUN.
Komisi XI DPR RI melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
MAKI menyoroti soal polemik uji kelayakan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Prof Romli Atmasasmita menilai tak masalah keduanya ikut serta.