Terkini Lainnya
TAG
Sanksi administratif berupa denda ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
Kemendagri meminta pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan cepat, tepat, dan memiliki kepastian hukum.
saat ini ada sekitar 3.900 wajib pajak, yang menopang 40 persen perekonomian Indonesia.
PMK Nomor 172 memunculkan risiko kelebihan bayar atau over taxation dalam proses pemeriksaan pajak, khususnya atas transfer pricing dalam perusahaan.
Pemprov DKI Jakarta akan memberikan insentif keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi kepada wajib pajak membayar PBB-P2 lebih awal.
Sebagai upaya mengoptimalkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memiliki sistem bernama Compliance Risk Management
PT Globalintas Karya Utama (GLKU), unit bisnis dari Gramedia baru saja mendapatkan penghargaan dari Dirjen Pajak.
PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan/lembaga.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Nasional tengah berfokus menyiapkan inovasi.
Total ada enam layanan administrasi yang membutuhkan NPWP format baru, antara lain layanan pencairan dana pemerintah dan layanan ekspor-impor.
Bapemperda DPRD DKI Jakarta mengkaji pemberian apresiasi dan sanksi bagi mereka wajib pajak dalam Raperda pajak terbaru.
penghapusan sanksi administrasi diberikan terhadap bunga atau denda tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem pajak daerah.
Dengan diberlakukannya sistem pembayaran pajak virtual account yang terintegrasi, diharapkan warga Jakarta dapat lebih tertib dalam membayar pajak. Me
Ini manfaat bagi warga wajib pajak DKI Jakarta yang mau bayar tunggakannya sebelum 30 September ini.
Keringanan tersebut adalah diskon PBB sebesar 5 persen untuk tagihan pajak Juli-September 2023, sementara 10 persen dan penghapusan sanksi akan diberi
bagi wajib pajak yang membayar PBB tahun 2013 sampai 2022 periode Juli-September 2023, Bapenda DKI Jakarta akan memberikan diskon sebesar 10 persen se
Pemprov DKI Jakarta memberikan kemudahan pembayaran PBB lewat peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penetapan Dan Pembayaran Pajak B
Bagi kamu yang membayar PBB tahun 2013 hingga 2022 dalam periode Juli-September 2023, Bapenda DKI Jakarta memberikan potongan sebesar 10 persen serta
PBB sendiri merupakan salah satu jenis pajak properti yang dikenakan oleh pemerintah setempat, seperti pemerintah kota atau pemerintah daerah. Melansi
Untuk bisa menikmati diskon keringanan PBB ini, wajib pajak harus melakukan pembayaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan, yakni hingga 30 Sept