Terkini Lainnya
TAG
KPK akan memeriksa anggota BPK, Haerul Saleh, terkait dugaan uang pelicin WTP untuk Kementan di era SYL.
Apalagi belakangan sudah ada beberapa keterangan saksi dan bukti temuan awal adanya dugaan praktik suap terkait pengkondisian opini WTP laporan keuang
Kasdi menjelaskan, setelah ada rapat antara pejabat Eselon I Kementan dan BPK, SYL lanjut lakukan pertemuan empat mata dengan anggota IV BPK bernama
Agus Pambagio: Prestasi atas kinerja pengelolaan keuangan Pemda tidak bernilai jika ada kecurangan saat proses audit BPK untuk mendapat WTP.
Dalam pandangan Fickar tindakan auditor dan juga atasannya yang terindikasi, harus dituntut secara pidana.
Sehari sebelumnya, Kamis (16/5/2024), BPK telah memeriksa eks Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono
Anak buah SYL mengungkapkan adanya pembayaran pin emas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Victor kemungkinan akan diperiksa dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) SYL. Diketahui perkara itu masih dalam tahap penyidikan KPK.
Tak hanya sekali, ternyata "beli WTP" itu sudah menjadi kebiasaan di Kementerian yang sempat dipimpin Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Oknum auditor BPK disebut meminta uang pelicin Rp 12 Miliar demi status Kementan era SYL WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian. Apa Itu WTP?
MAKI mendesak agar BPK memiliki Dewas seperti KPK buntut adanya auditor terang-terangan minta Rp 12 miliar agar Kementan memperoleh predikat WTP.
Dalam sidang SYL tersebut, terungkap ada oknum auditor BPK yang meminta uang Rp 12 miliar kepada Kementan.
Berikut daftar pimpinan-anggota BPK yang terjerat kasus korupsi setelah ada auditor disebut meminta uang Rp 12 miliar agar Kementan WTP.
Kementerian Pertanian disebut-sebut mengguyur Rp 5 miliar untuk auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi mendapat predikat WTP.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Kementerian Pertanian (Kementan) dari BPK.
Jaksa mentahkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan kubu Lukas Enembe soal daerah berpredikat WTP tak ada korupsi.
Menhan Prabowo menyampaikan tahun ini Kemhan-TNI kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2022.
sudah menjadi keharusan BPIP mempertahankan akuntabilitas keuangan dan kinerja untuk memberi teladan kepada masyarakat,
Jokowi bersyukur atas predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat
WTP diberikan seiring kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.