Terkini Lainnya
TOPIK
Polri mengungkap alasan belum memeriksa eks Wamenkumham, Denny Indrayana dalam kasus dugaan penyebaran hoaks sistem pemilu.
Massa yang mengaku tergabung dalam Majelis Pemuda Indonesia (MPI) menggeruduk Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2023).
Bareskrim Polri akan memanggil eks Wamenkumham Denny Indrayana terkait kasus dugaan penyebaran informasi hoaks keputusan Pemilu 2024.
Advokat sekaligus Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana dinonaktifkan dari jabatan Vice President DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI).
Denny Indrayana menyatakan, akan mengikuti proses pemeriksaan etik dirinya oleh DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI).
Pakar Hukum Tata Negara itu menjabarkan terkait dengan alasan pihaknya melibatkan instrumen hukum internasional.
Status kasus Denny Indrayana soal dugaan ujaran kebencian dan berita bohong soal pembocoran putusan Mahkamah Konstitusi naik ke penyidikan.
SPDP ini berkaitan dengan perkara dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks tentang sistem Pemilu yang diusut oleh Bareskrim Polri
Bareskrim Polri disebut telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) ke pihak Kejaksaan Agung yang melibatkan Kejaksaan Agung.
Denny Indrayana menggelar aksi damai di Australia dengan membentangkan spanduk bertuliskan 'Jokowi Don't Cawe-cawe, Stop Dynasty', Selasa (4/7/2023)
Eks Wamenkumham yang juga Politisi Partai Demokrat Denny Indrayana melakukan aksi damai di tengah Kota Melbourne, Australia, Selasa (4/7/2023) waktu
Denny Indrayana kembali mencuit di akun Twitter pribadinya @dennyindrayana soal sikap Presiden Jokowi yang dinilai tak punya komitmen berantas korupsi
Menurutnya apa yang dikemukakan Denny merupakan bagian dari tugasnya sebagai ahli hukum dalam mengawal kepentingan publik.
Kasus Hoaks Putusan Sistem Pemilu Naik Sidik, Eks Pimpinan hingga Pegawai KPK Ada di Kubu Denny Indrayana.
Denny Indrayana akhirnya buka suara mengenai dugaan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks soal sistem pemilu yang tengah membelitnya
Dalam keterangannya, Denny Indrayana mengungkapkan 5 poin terkait kasusnya yang naik ke tahap pendidikan. Berikut selengkapnya.
Bareskrim Polri menaikkan perkara dugaan penyebaran berita bohong alias hoaks Denny Indrayana soal sistem pemilu dari penyelidikan menjadi penyidikan.
Bambang Widjojanto menyebut kliennya berusaha dibungkam karena mencoba kritik Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem pemilu.
Partai Gerindra menyebut Eks Wamenkumham Denny Indrayana sedang meracuni demokrasi. Hal itu menyikapi pernyataan Denny soal pemakzulan Presiden Jokowi
Partai Demokrat meminta hukum tidak dijadikan alat politik setelah perkara dugaan penyebaran berita bohong alias hoaks pernyataan eks Wamenkumham RI
Partai Gerindra menghormati Bareskrim Polri menaikkan perkara dugaan penyebaran berita bohong alias hoaks pernyataan eks Wamenkumham Denny Indrayana
Denny Indrayana menyebut Jokowi layak untuk dimakzulkan sebagai presiden. Ia mengungkapkan ada tiga poin terkait pemakzulan Jokowi.
Jazilil Fawaid menilai isu atau rumor yang disebar eks Wamenkumham Denny Indrayana soal Anies bakal jadi tersangka di KPK sudah terbaca polanya.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi meminta Denny tak menyebarkan rumor yang belum terbukti kebenarannya soal Anies Baswedan bakal jadi tersangka di KPK.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron enggan merespons banyak soal isu yang dilemparkan Denny Indrayana.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut Anies Baswedan bakal menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E yang ditangani
Kasus dugaan korupsi payment gateway atau pembayaran secara elektronik pembuatan paspor kembali mencuat.
Klaim Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana soal informasi putusan sistem pemilu dinilai rugikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Tim kuasa hukum Denny Indrayana mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak memilih jalur kriminalisasi ke penegak hukum.
Tim kuasa hukum Denny Indrayana menyebut langkah Mahkamah Konstitusi (MK) kurang tepat dalam hal merespon tindak kliennya saat angkat bicara soal